5 Hal Yang Perlu Diketahui Mengenai Pajak Cryptocurrency

By 17 Juli 2019Edukasi
pajak cryptocurrency

Sama dengan aset investasi lainnya, di beberapa negara Cryptocurrency juga telah diatur mengenai urusan perpajakannya. Sebut saja salah satunya Singapura yang baru-baru ini berencana menghapus pajak dalam transaksi crypto, selain itu juga terdapat beberapa negara lainnya yang mengatur mengenai pajak dari aset ini. Sayangnya, pajak cryptocurrency tampak begitu rumit sehingga hanya sedikit orang yang mengajukannya. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui mengenai pajak kripto:

  1. Semua perdagangan dan penjualan dikenai pajak Cryptocurrency.

Seharusnya semua keuntungan dan kerugian dari transaksi Cryptocurrency wajib dilaporkan ke Internal Revenue Service (IRS). Menukar mata uang kripto dengan mata uang lain, mengonversinya kembali ke USD atau menghabiskan mata uang kripto, semuanya membuat si pengguna terkena pajak.

Baca juga: Badan Perpajakan Singapura Usul Bebaskan Crypto Dari GST

  1. Dua jenis pajak mata uang digital.

Menurut Panduan IRS tentang Mata Uang Virtual, Cryptocurrency adalah properti, bukan mata uang. Ini artinya Anda harus membayar pajak capital gain. Ada dua jenis pajak capital gain: jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang berarti bahwa Anda memegang mata uang selama lebih dari setahun sebelum menjual atau memperdagangkannya sementara jangka pendek berlaku untuk Cryptocurrency yang dimiliki selama kurang dari setahun. Nilai tukar ini tergantung pada negara dimana berdomisili. Selain itu, crypto juga dapat dikenakan pajak penghasilan.

Baca juga: Pajak Untuk Bitcoin

  1. Miners Cryptocurrency harus membayar pajak.

Miners atau penambang harus membayar pajak Cryptocurrency atas pendapatan mereka, yang berarti Cryptocurrency mereka dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, kegiatan penambangan juga memenuhi syarat sebagai kegiatan wirausaha sehingga akan dikenakan pajak wirausaha, biasanya berkisar sekitar 15,3%.

Baca juga: Pemerintah Iran Akhirnya Izinkan Penambangan Aset Kripto

  1. Tidak semua yang terkait dengan kripto dikenai pajak.

Investor tidak dikenai pajak hanya untuk membeli dan memegang cryptocurrency. Dengan kata lain, Anda perlu menjual atau berdagang agar dikenakan pajak. Dalam artian yang lebih luas, pajak capital gain untuk crypto berfungsi seperti aset lainnya: Jika Anda kehilangan uang pada perdagangan cryptocurrency, dapat dilakukan klaim kerugian dan menghemat pajak capital gain.

  1. Token Cryptocurrency berpotensi bebas pajak.

IRS terakhir memperbarui panduannya tentang pajak mata uang kripto pada tahun 2014. Sejak itu, banyak yang berubah dalam ruang mata uang kripto. Secara khusus, ada spekulasi bahwa token — mata uang digital yang mewakili layanan atau aset, bukan mata uang — tidak tunduk pada undang-undang pajak federal. Hal tersebut disebabkan karena IRS mendefinisikan crypto yang terkena pajak sebagai “mata uang virtual yang memiliki nilai setara dalam mata uang riil, atau yang bertindak sebagai pengganti mata uang riil.” Token secara teoritis dapat berada di luar definisi ini.

Baca juga: